Malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih. Ungkapan itu mungkin pas menggambarkan nasib Melkiana Duwita, seorang ibu hamil tujuh bulan yang meregang nyawa di kampung halamannya sendiri. Ia ditemukan tak bernyawa pada malam 2 Juli lalu, bersama janin yang dikandungnya. Peluru bersarang di tubuhnya, diduga berasal dari arah pos militer yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya di kawasan Jaringan (J2) Kota Sugapa.
Kronologi Peristiwa
Menurut keterangan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, suara tembakan terdengar dari Pos Militer Indonesia di J2, Kampung Bilogai dan Kampung Wandoga, sebelum korban ditemukan dalam kondisi tertembak. Sambom menduga penembakan itu dilakukan oleh aparat militer Indonesia dari dalam pos, yang ditujukan ke rumah-rumah warga sipil di pusat Kota Sugapa. Akibatnya, selain korban jiwa, banyak rumah warga yang rusak terkena tembakan.
Kerentanan Berlapis yang Dialami Perempuan Papua
Kematian Melkiana bukan sekadar angka. Ia adalah simbol kerentanan berlapis yang dialami perempuan Papua di tengah konflik. Selain menjadi sasaran kekerasan bersenjata, ia juga harus menghadapi risiko sebagai perempuan hamil. Kondisi ini diperparah oleh situasi keamanan yang tidak stabil, serta diskriminasi etnis yang masih mengakar. Siti Aminah Tardi, atau akrab disapa Amik, dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menyoroti hal ini. Menurutnya, kematian Melkiana menunjukkan adanya lapisan kerentanan yang dialami warga sipil, khususnya perempuan, di wilayah konflik.
Seruan untuk Penyelidikan Independen
Peristiwa ini memantik reaksi dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa rangkaian kematian warga sipil di Intan Jaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai pendekatan keamanan militeristik yang selama ini diterapkan gagal memutus rantai konflik, dan justru menimbulkan siklus kekerasan baru. Usman mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan independen, bahkan membentuk tim pencari fakta independen jika diperlukan.
Senada dengan Usman, Amik dari ILRC juga menekankan pentingnya penyelidikan independen yang akuntabel. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah impunitas dan menghindari memburuknya situasi kekerasan di Papua. “Penting untuk segera dilakukan penyelidikan secara independen dan akuntabel yang dapat dipercaya publik agar tidak terjadi impunitas dan tidak memperburuk kekerasan di Papua,” tegasnya.
Korban Sipil Terus Berjatuhan
Kematian Melkiana menambah daftar panjang korban sipil di Intan Jaya. Sebelumnya, empat warga dilaporkan tewas tertembak dalam rentang 29 Juni hingga 2 Juli. Mereka adalah seorang gembala bernama Elianus Agimbau, seorang pemuda bernama Okto Tigau, serta Melkiana Duwita beserta bayi yang dikandungnya. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa warga sipil tetap menjadi pihak yang paling dirugikan ketika konflik bersenjata terjadi.
Pertanyaan besar pun menggema: Sampai kapan warga Papua harus terus membayar mahal ongkos militerisasi dengan nyawa mereka? Sudah saatnya negara mengedepankan dialog dan pendekatan kesejahteraan, bukan senjata, untuk menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.