Bagi sebagian orang, dunia politik mungkin terlihat glamor. Namun, di balik gemerlapnya, ada perjuangan panjang yang sering tak terlihat, terutama bagi para perempuan. Salah satunya dialami oleh seorang anggota DPRD Kota Manado periode 2024–2029. Ia bercerita, meski keluarga dan partai mendukung, namun dukungan itu tak serta-merta membuat segalanya mudah.
Ia harus beradaptasi dengan lingkungan politik yang sangat maskulin. Rapat dan kampanye seringkali berlangsung hingga larut malam, di ruangan yang penuh asap rokok. Padahal, di sanalah jaringan dibangun dan keputusan penting diambil. Ia juga harus pandai membagi waktu dan uang antara kebutuhan kampanye dan rumah tangga. Penampilan pun tak luput dari perhatian, harus terlihat meyakinkan dan 'bonafide' sebagai calon wakil rakyat. Beban ganda ini jarang dirasakan oleh kandidat laki-laki.
Bahkan, sebelum masuk daftar calon, perempuan harus berjuang lebih dulu meyakinkan keluarga dan lingkungan bahwa politik bukan hanya milik laki-laki. Anggapan bahwa parlemen adalah arena laki-laki masih kuat. Laki-laki dianggap memang sewajarnya menjadi pemimpin, sementara perempuan harus membuktikan kelayakannya terlebih dahulu.
Kuota 30 Persen Belum Menjamin Kursi
Sudah lebih dari dua dekade, kebijakan kuota 30 persen calon legislatif perempuan dijalankan. Tujuannya jelas, agar semakin banyak perempuan masuk parlemen. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Pada Pemilu 2024 saja, dari 580 anggota DPR RI yang terpilih, hanya 127 perempuan atau sekitar 21,9 persen. Angka ini masih di bawah target 30 persen.
Kondisi serupa terjadi di berbagai daerah. Di DPRD Jawa Barat, hanya 22,5 persen kursi diduduki perempuan. Di Papua Barat, jumlahnya bahkan lebih rendah, hanya 8,6 persen. Data ini menunjukkan bahwa menambah jumlah calon perempuan tidak otomatis menambah jumlah perempuan yang terpilih.
Lantas, apakah kuota tidak efektif? Tentu tidak. Kuota telah membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk maju. Hanya saja, perjuangan tidak berhenti di situ. Setelah dicalonkan, perempuan masih harus menghadapi persaingan yang tidak seimbang.
Dicalonkan, Tetapi Tidak Dimenangkan
Banyaknya perempuan yang dicalonkan tidak cukup untuk menilai kesungguhan partai. Perlakuan partai selama pemilu adalah kuncinya. Seringkali, perempuan memiliki akses terbatas terhadap modal, jaringan politik, dan dukungan kampanye. Ketika partai lebih mengutamakan kandidat bermodal besar atau dekat dengan elite, kesempatan perempuan pun mengecil.
Budaya organisasi partai juga belum ramah terhadap perempuan. Pengambilan keputusan didominasi laki-laki yang sudah lama memiliki jaringan. Alhasil, perempuan harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan kepercayaan dan menunjukkan kemampuan. Tak jarang, mereka hanya dijadikan pelengkap kuota, tanpa dukungan penuh untuk menang. Keputusan penting seperti nomor urut atau daerah pemilihan seringkali lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite dan kekuatan modal.
Jadi, meski perempuan diberi kesempatan untuk maju, belum tentu mereka mendapat dukungan yang cukup untuk benar-benar memenangkan kursi. Kuota memang membuka pintu, tetapi jalan menuju kursi parlemen masih penuh hambatan. Inilah pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi, agar keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.